A Graduate Diploma in Company Directorship from the Australian Institute of Company Directors (AICD) and an Accountant from the University of Indonesia (UI), Ary Nugroho received the Australia-Indonesia Merdeka Awards from the Australian Government in the field of Corporate Governance in 2001.

Ary was responsible for the creation of the Guide for SNI ISO 37001:2016 Implementation by the National Certification Body (BSN) and the pilot project for the implementation of SNI ISO 37001:2016 in 7 (seven) District Courts in Indonesia under the Supreme Court (MA).

Ary was also responsible for the program of Capacity Building in the Enforcement and Prevention areas of the Corruption Eradication Commission (KPK) from 2005 to 2019. He also served as an Advisor to the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) during 2022-2023, providing strategic advice to the KPK Supervisory Board on organizational and operational development.

Ary also has experience as a consultant at Corporate Governance International Pty Ltd. (Sydney), CSA Strategic Advisory (Jakarta), a researcher at the Asian Law Center, Melbourne Law School (Melbourne), and a fellow at the Australian National University (Canberra).

Egi adalah akuntan dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dan Master of Development Administration (MDA) dari the National Center for Development Studies (NCDS), The Australian National University ANU, Canberra, Australia.

Egi membidani kelahiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Program Manager Pembentukan KPK yang didanai oleh the United Nations Development Program (UNDP) dan 18 donor lainnya.

Sebelum bergabung dengan Synergy Strategic Advisory (SSA)Egi adalah Advisor pada Ernst & Young (EY) Indonesia, yang bertanggungjawab untuk memberikan advis pada berbagai Tim Konsultan di EY Indonesia, pimpinan Lembaga Negara dan Pemerintahan terkait dengan aspek regulasi dan inisiatif program-program reformasi kelembagaan.

Magister Management dari PPM dan Sarjana Psikologi dari Universitas Gajah Mada ini adalah Senior HR specialist di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berperan dalam penyusunan Kode Etik dan Peraturan Kepegawaian KPK serta anggota Tim Penyusunan Rencana Strategis KPK periode 2005-2015.

Sebelum bergabung dengan SSA, Sari menjadi National Advisor on Integrity and AntiCorruption pada Partnership for Governance Reform yang bertugas untuk melakukan Penyusunan Strategi Nasio nal Anti Korupsi (Stranas AK) sebagai pengganti Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK); Fasilitator kordinasi pemangku kepentingan Stranas (Bappenas, KPK, KSP and civil society) dalam rangka finalisasi Stranas AK.

Sari juga melakukan penyusunan strategi peningkatan kapasitas APIP 17 K/L tentang whistleblowing system dan koneksitas dengan KPK whistleblower systems dan peningkatan kapasitas kelembagaan Kejak saan Agung RI dalam pengembalian asset untuk program SIGAP (Strengthening of the Indonesian Government on cross border asset recovery and mutual legal assistance).

Surjorimba Suroto memiliki gelar Master di bidang Quality Management dari University of Portsmouth serta gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Padjadjaran.

Keahlian utama Surjo meliputi Risk Management (ISO 31000:2018), Quality Management System (ISO 9001:2015), Compliance Management System (ISO 37301:2021), Anti-Bribery Management System (ISO 37001), serta penerapan Good Corporate Governance (GCG).

Ia tersertifikasi sebagai Risk Management Practitioner oleh Enterprise Risk Management Academy (ERMA Singapore), Trainer Risk Management ISO 31000:2018 oleh BNSP Indonesia, serta Governance, Risk & Compliance Professional oleh OCEG, BNSP Indonesia, dan BPKP Indonesia. Selain itu, ia juga memiliki sertifikasi Anti-Bribery Management System.

Surjo memulai kariernya di Astra International dan kemudian berkiprah selama 12 tahun di PT Surveyor Indonesia sebagai Senior Officer Enterprise Risk Management. Ia juga berpengalaman di bidang manajemen risiko pada berbagai organisasi, antara lain PT Energi Mega Persada Tbk, TRIPATRA, dan Putera Sampoerna Foundation.

Selanjutnya, Surjo dipercaya menjabat sebagai Head of Governance and Risk Management di PT Jakarta Propertindo. Pada tahun 2024, ia diangkat sebagai Direktur di PT Jakarta OSES Energi.

Dengan pengalaman profesional lebih dari 30 tahun di bidang Kinerja Sosial dan hubungan eksternal, Endah telah mengakumulasi beragam pengalaman yang luas di industri energi, NGO global, dan media. Keahliannya mencakup manajemen kinerja sosial perusahaan, penilaian dampak sosial, pengelolaan risiko non-teknis, manajemen krisis, strategi komunikasi eksternal, dan penguatan reputasi perusahaan. Gelar Magister Psikologi Terapan (M.PSi.T) Psikologi Sosial dari Universitas Indonesia (UI) serta latar belakang Sarjana Ilmu Budaya dari jurusan Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya, UI menunjukan Endah memiliki keberagaman pengetahuan.

Iftitah Rizky Dewi adalah konsultan yang mengkhususkan diri dalam bidang Internal Audit, Governance, Risk & Compliance (GRC), Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001), serta Business Process Improvement. Ia meraih gelar Master of Forensic Accounting dari University of Wollongong dan gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Indonesia.

Iftitah memiliki pengalaman profesional yang luas dari Ernst & Young (EY) Forensics dan Petrosea, dengan kompetensi kuat dalam investigasi fraud, pelaksanaan internal audit, implementasi ISO 37001, sistem manajemen aset (ISO 55001), serta peningkatan proses bisnis khususnya di bidang supply chain.

Ia pernah menjabat sebagai Internal Assurance Manager dan Business Analyst Manager, di mana ia memimpin tim lintas lokasi serta mengelola berbagai inisiatif transformasi sistem dan proses, termasuk pengembangan dan peningkatan ERP, manajemen persediaan dan gudang, tata kelola vendor, serta sistem manajemen bahan bakar.

Iftitah memiliki sertifikasi profesional Indonesia Internal Audit Practitioner (IIAP), ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System Lead Auditor, ISO 55001:2014 Asset Management System Lead Auditor, serta Certified Governance Practitioner (CGP), yang mencerminkan komitmennya terhadap penerapan tata kelola, kepatuhan, dan integritas organisasi yang berkelanjutan.

Mantan Deputi Komisioner ICAC (Independent Commission Against Corruption) Hong Kong, Mr. Tony Kwok Man Wai, SBS, IDS, JP berpengalaman di ICAC Hong Kong selama 27 tahun. Ia bergabung dengan ICAC pada tahun 1975 sebagai Investigator dan menjadi Deputi Komisioner Operasi/Penindakan pada tahun 1996, Setelah pensiun pada tahun 2002, Tony telah mengunjungi 26 negara di seluruh dunia untuk memberikan konsultasi anti korupsi, khususnya untuk Capacity Building Lembaga-lembaga Antikorupsi seperti KPK.

Tony dianugerahi Hong Kong ICAC Medal for Distinguished Service (IDS) pada tahun 1998 dan Silver Bauhinia Star (SBS) pada tahun 2002. Ia dianugerahi Honorary University Fellowship oleh The Open University of Hong Kong pada 2013 dan Honorary Fellowship oleh Sekolah Pendidikan Profesional dan Berkelanjutan Universitas Hong Kong (“HKU SPACE”) pada tahun 2014. Pada Juli 2016, ia diangkat sebagai Justice of the Peace (JP).

Sejak pensiun, Tony telah diundang oleh berbagai universitas dan institusi untuk menjadi pengajar mata kuliah dan konsultan anti korupsi, diantaranya sebagai Adjunct Professor di HKU SPACE. Tony adalah lulusan St. Louis School, memperoleh gelar Diploma dalam Studi Manajemen dari Politeknik Hong Kong pada tahun 1986 dan memperoleh gelar Master of Business Administration dari City University of Hong Kong pada tahun 1994.